YLKI: 147 Pengaduan Terkait Masalah Kartu Kredit

Metrotvnewscom, Jakarta: Permasalahan perbankan di Indonesia banyak yang belum terselesaikan. Di antaranya adalah masalah kartu kredit. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat, sepanjang tahun 2011 pengaduan konsumen kartu kredit mencapai 147 pengaduan.
Yang masih hangat dalam kasus kartu kredit adalah kasus Irzen Okta. Kasus menyangkut kartu kredit ternyata banyak terjadi di masyarakat. YLKI telah menerima 147 pengaduan terkait kartu kredit.
Masalah yang diadukan nasabah kartu kredit beragam. Mulai dari masalah tagihan, hingga dipersulitnya nasabah saat hendak berhenti menjadi nasabah. Masalah lainnya terkait kartu kredit adalah pembobolan kartu kredit.
Bank Indonesia (BI), sejauh ini telah mengeluarkan peraturan yang membatasi masalah kartu kredit. Salah satunya membatasi kepemilikan kartu kredit. Perusahaan penerbit kartu kredit juga diwajibkan mengetahui kemampuan nasabahnya.
Saat ini, jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia mencapai 14,7 juta kartu. Kebanyakan nasabah memegang lebih dari dua kartu dan berpotensi menimbulkan masalah.(RIZ)

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah menerima sebanyak 105 laporan masalah kartu kredit periode Januari-Februari 2012

Ada 14 bank penerbit kartu kredit yang dilaporkan ke YLKI, yakni HSBC, Bank Permata, Citibank, Bank Danamon, Bank Central Asia (BCA), BNI, Bank Mandiri, ANZ, Bank Mega, Bank Internasional Indonesia (BII), UOB Buana, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Standard Chartered, dan CIMB Niaga. Citibank tercatat paling banyak bermasalah dengan 17 kasus, Bank Mega 15 kasus, menyusul HSBC dan UOB Buana dengan 11 kasus.

Tagihan dan pembobolan adalah masalah yang paling dominan. Ada nasabah yang terdaftar padahal tidak pernah melakukan registrasi. Akibatnya mereka harus membayar tagihan. Hal ini terjadi karena penyalahgunaan data nasabah oleh tim marketing untuk mengejar target penyaluran kartu kredit.

Masalah lain adalah cara-cara penawaran kartu kredit melalui pesan singkat atau telepon yang kerap mengganggu nasabah. Tentang masalah pembobolan, YLKI menilai bahwa perbankan harusnya melakukan konfirmasi kepada debitur bila terjadi transaksi dalam jumlah besar. Penggunaan jasa pihak ketiga atau debt collector yang tidak sesuai etika juga  menjadi keluhan.

Difi Ahmad Johnsyah selaku Kepala Biro Humas BI, seperti yang dirilis kontan, menanggapi bahwa BI akan mempelajari laporan permasalahan nasabah dan bank penerbit kartu kredit oleh YLKI ini. Jika perlu, regulator akan mengadakan mediasi. Bila memang bank terbukti melakukan kesalahan, BI akan menegur atau menindak. “Kalau nasabah dirugikan, adukan saja banknya ke Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP).

Hotman Paris: Bank Pilih Debt Collector Karena Biaya Pengadilan Mahal

Jakarta – Industri perbankan tidak mempunyai jalan lain ketika memakai jasa debt collector dalam penagihan tunggakan utang kepada nasabahnya. Pasalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak bank ketika memilih jalur hukum perdata cukup mahal.

Pengacara yang tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Hotman Paris Hutapea mengungkapkan biaya perkara perdata yang harus dikeluarkan tidak sepadan dengan total tunggakan seorang nasabah.

“Bank itu pakai debt collector karena biaya perdata bank itu mahal sehingga no choice. Kalau jalur perdata tidak mungkin tidak ada jalur khususnya ya, the only way hanya menggugat,” ujar Hotman dalam seminar AAI dengan tema ‘Problematika Penagihan Utang’ di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

“Itu biayanya mahal sekali. Tidak ada jalur hukum yang efektif, belum bayar lawyer yang mencapai Rp 100 juta lebih ditambah biaya perdata di pengadilan kan tidak sedikit juga,” imbuh Hotman.

Maka dari itu, Hotman mengatakan tidak ada jalan lain yang digunakan bank untuk menagih melalui cara intimidasi dengan menggunakan debt collector. Pada dasarnya, sambung Hotman skema bank dalam menggunakan jasa debt collector itu sudah menyalahi undang-undang.

“Gampang saja jika ingin menggugat, gunakan saja Pasal 55 Pidana. Dengan bank menyuruh debt collector ya sudah pasti bank membebaskan adanya intimidasi dalam penagihan tunggakan kepada nasabah. Sudah pasti itu akan menyalahi hukum,” jelas Hotman.

Oleh karena itu Hotman meminta kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengatur secara rinci dan memberikan ketegasan di mana jasa debt collector sudah seharusnya dihapuskan.

(dru/dnl) – detikfinance.com

Bank Tak Boleh Alihkan Kredit Macet ke Pihak Lain

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi mengatakan bank tidak boleh serta merta mengalihkan kredit macet terhadap pihak lain apalagi menjualnya. Maka menurut dia pengalihan kredit terhadap pihak lain harus diatur dengan jelas. “Bank tidak bisa menjual kreditnya tanpa persetujuan nasabah. Karena Perjanjian Kredit (PK-nya ditandatangani antara nasabah dengan bank bukan pihak lain,” ujar Achsanul kepada okezone, Senin (4/4/2011).

 Menurut politisi Demokrat tersebut, macetnya kredit bukanlah sepenuhnya kesalahan seorang nasabah. Di mana bank juga berperan di dalamnya. Bagi Achsanul, bank memiliki banyak jalan keluar untuk menyelesaikan persoalaan kredit macet dengan para nasabahnya. “Dan masih banyak langkah-langkah penyelesaian yang harus dijalankan Bank. Seperti reconditioning (perubahan persyaratan), rescheduling (penjadwalan ulang), restruckturing (perubahan struktur kredit), dan injection (penambahan plafoand) dan lain sebagainya,” kata dia.

Langkah seperti di atas menurut Achsanul, merupakan prosedur yang harus dijalankan Bank. Namun, Bank seringkali tidak mematuhi prosedur tersebut. “Langkah ini harus dilakukan dan merupakan kewajiban Bank dalam membina nasabahnya. Perbankan terkadang ambil jalan pintas dengan eksekusi dan menyerahkan pada pihak lain dengan cara penagihan ala premanisme, ditakut-takuti, diancam, diganggu, diteror, sehingga nasabah takut dan malu,” tuturnya.

Dikatakannya, cara jalan pintas dengan menggunakan jasa debt collector atau cara premanisme, lebih banyak digunakan oleh bank asing. Cara seperti ini sengaja digunakan oleh pihak asing untuk mengeruk banyak keuntungan. “Celakanya cara-cara ini dilakukan oleh Bank Asing. Mereka telah mengeruk keuntungan dari nasabah-nasabah kita dan memancing dengan fase-fase yang dijanjikan kemudian rakyat kita dijerat dalam perangkat jebakan ekonomi yang tiada berujung. Denda dibesarkan, biaya aneh dikemas dalam bentuk fee dan penalti,” imbuhnya.(ade) – okezone

Transparansi Kartu Kredit dan KTA Juga Perlu

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diharapkan memasukkan komponen suku bunga dasar kredit (SBDK) bagi kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA) dalam ketentuan transparansi Suku Bunga Dasar atau prime lending rate.

Ekonom sekaligus Analis Perbankan dan Pasar Modal Mirza Adityaswara mengatakan, ini karena suku bunga untuk kedua jenis ini masih tergolong tinggi dan tidak berubah-ubah (turun) setiap tahunnya.

“Transparansi SBDK untuk kartu kredit dan KTA sebenarnya perlu dan dicari masyarakat banyak karena ini masih tergolong tinggi dan tidak berubah,” pungkas  Mirza di acara Partner’s Focus Group Discussion di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (3/3/2011).

Dia mengatakan bunga kartu kredit per tahunnya yang  mencapai 30-35 persen masih tergolong tinggi apalagi KTA mencapai 50 persen per tahun. “Apalagi KTA yang bunganya itu hingga sebesar 50 persen per tahun,” katanya.

Dia menambahkan, untuk bunga kartu kredit untuk setiap tahunnya tetap sama dan nasabah tidak dikasih insentif karena sudah melihat track record-nya yang bagus sehingga premi risikonya turun.

“Bunga kartu kredit untuk tahun pertama dan seterusnya tidak berbeda atau terus segitu, Padahal ketika nasabah telah menggunakan kartu kredit selama bertahun-tahun harusnya bunga bisa turun karena track record-nya sudah kelihatan, sehingga premi risikonya turun,” ungkapnya.(ade) – okezone

Praktik Jual Beli Data Nasabah Kartu Kredit Marak

 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyayangkan maraknya penyalahgunaan data nasabah kartu kredit. Menurut YLKI, isi aplikasi kontrak yang biasa digunakan bank kepada nasabah perlu diperbaiki. Soalnya, ketentuan yang tercatat dalam klausul kontrak membuat konsumen tidak memiliki pilihan.

Bila Anda membuka aplikasi kartu kredit, di situ ada klausul yang mengatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada bank untuk menggunakan data nasabah baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan lainnya. Menurut Ketua Harian YLKI, Sudaryatmo, hal demikian harus diwaspadai oleh nasabah.

Dia mengatakan, adanya klausul kontrak semacam itu tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus jual beli data nasabah oleh bank. Soalnya, konsumen tidak memiliki pilihan lain kecuali harus mengikuti aturan yang tertera. Atas dasar itu, ia mendesak Bank Indonesia (BI) agar melarang klausul kontrak semacam ini.

Menurut Sudaryatmo, kasus semacam ini membuktikan bahwa konteks perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan perbankan saat ini masih minim. “Isi kontraknya saja memang memberikan kuasa kepada bank. Jadi, kalau mau diperbaiki, ya isi kontraknya saja,” ujarnya.

Untuk diketahui, pekan lalu, BI kembali menemukan maraknya penyalahgunaan data nasabah kartu kredit. Kepala Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Aribowo mengatakan data-data itu diperjualbelikan kepada sesama perusahaan outsourching yang disewa penerbit kartu kredit.

Outsourcing sebuah bank tersebut, menjual data para nasabah kepada outsourcing bank lain dan selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk mengisi formulir aplikasi pengajuan kartu kredit si nasabah. oleh sebab itu, banyak keluhan dari masyarakat mengapa sering menerima telepon yang menawarkan kartu kredit ataupun surat yang datang ke rumah dimana berisi aplikasi kartu kredit yang telah lengkap bahkan bersama kartu kreditnya.

Menurut Aribowo, negara sebetulnya telah berupaya melindungi para nasabah, di mana pemindahtanganan data nasabah adalah hal yang dilarang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Berdasarkan aturan itu, bank dilarang untuk membuka apalagi memberikan data nasabahnya ke pihak lain.

Sekadar catatan, yang dimaksud rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Ketentuan rahasia bank tidak berlaku untuk; A) kepentingan perpajakan. B) penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). C) kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

D) kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. E) tukar menukar informasi antar bank. F) permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. G) permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. H) dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan ketentuan dalam huruf a, b dan c wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis dari pimpinan BI untuk membuka rahasia bank, sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan huruf d, e, f , g dan h, perintah atau izin tersebut tidak diperlukan.

Pasal 44 ayat (1) UU Perbankan Umum menyatakan, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Dan ayat (2), ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh BI.

Dalam hal ini, bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap Produk Bank. Dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah, bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah.

Kabiro Humas BI, Difi A Johansyah mengakui ada laporan dari masyarakat kepada bank sentral terkait praktik jual beli data nasabah kartu kredit. BI, sendiri, katanya, sedang menindaklanjuti laporan tersebut. Hanya saja, ia enggan bercerita lebih detil bagaimana praktik seperti ini bisa terjadi.

“Yang pasti kami akan terus melakukan sosialisasi kepada pihak bank agar menjaga ketat seluruh data nasabah agar tidak sembarangan diberikan kepada outsourcing yang telah bekerjasama dengan bank tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Board of Executive Asosiasi kartu Kredit Indonesia (AKKI), Dodit W Probojakti, mengatakan penyalahgunaan data selama ini lebih banyak di area personal loan (KTA), bukan kartu kredit. Ia menegaskan, jual beli data adalah sesuatu yang sangat sulit dibuktikan.

“Kalau saya tidak salah, ada PBI yang melarang bank memberikan data pribadi nasabah untuk keperluan penawaran produk tanpa persetujuan dari nasabah,” katanya.

 
Ia menambahkan, AKKI selalu bekerjasama dengan seluruh penerbit kartu kredit dan BI untuk memberikan consumer education, seperti jangan pernah memberikan data pribadi (terutama nomor kartu kredit, exp date dll) kepada siapapun, menelepon bank jika kartu kredit hilang atau dicuri untuk menghindarkan penyalahgunaannya, selalu memeriksa lembar tagihan kartu kredit dan menelepon bank jika ada tagihan yang tidak diakui.

YLKI: Izinkan Praktik Debt Collector, BI Pelihara Premanisme di Perbankan

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menjadi sumbu persoalan suburnya praktik debt collector di dunia perbankan. Selaku regulator semestinya BI bisa bersikap tegas melarang penggunaan jasa penagih utang itu. Sebab selama ini jasa itu justru mengarah pada praktik intimidasi.

“BI melakukan pembiaran praktik premanisme di perbankan,” kata pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi pada detikcom, Jumat (1/4/2011).

Tulus menjelaskan, BI harus melakukan evaluasi. Jangan mendiamkan saja praktik debt collector yang selama ini justru banyak dikeluhkan masyarakat.

“Selama ini BI membolehkan praktik penggunaan debt collector, dengan catatan tidak boleh ada kekerasan. Harusnya ini tidak boleh, selama ini laporan kepada YLKI praktiknya bergaya preman, sekalipun konsumen dalam posisi benar,” urainya.

Aturan BI yang jadi pegangan selama ini dijadikan alasan dunia perbankan. Hingga akhirnya kalangan perbankan membiarkan praktik intimidasi itu dengan pemikiran yang penting uang kembali.

“Harus dievaluasi, praktik premanisme intimidasi lewat tulisan, ucapan, dan fisik ada. Dan perbankan membiarkan hal itu terjadi,” tuturnya.

Semestinya, untuk mencegah praktik uang macet, perketat pemberian kredit. Selain itu juga harus diganti tenaga debt collector dengan karyawan organik dari bank. Jangan menggunakan outsourcing bila melakukan penagihan, karena mereka mengejar target dan komisi.

“BI harus tegas melarang praktik itu,” dorongnya.

(ndr/nrl) – detiknews

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.