Aksi Debt Collector Citibank Langgar HAM

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Baharudin Djafar menjelaskan, penanganan perusahaan debt collector alias penagih utang berada di bawah Bank Indonesia, bukan kepolisian. BI lah yang memberi izin penggunaan debt collector.

Sayangnya, menurut Baharudin, Bank Indonesia belum memberikan aturan yang tegas bagi debt collector. “Padahal, sewaktu-waktu debt collector dapat mengancam nasabah,” kata dia di Jakarta, Kamis 7 April 2011.

Debt collector, lanjut Bahadurin, merupakan penagih utang yang diberi mandat penagihan melalui surat edaran Bank Indonesia. “Ini hanya perdata.” Namun, urusan itu akan berubah menjadi domain kepolisian bila si penagih utang melakukan tindakan pidana, seperti mengancam, merusak, memukul, dan menganiaya.

Baharudin juga menjelaskan, hingga kini kepolisian akan terus melakukan perlindungan masyarakat dari ancaman kekerasan debt collector. Kepolisian juga akan memburu pelaku penganiayaan. “Kami akan mengusut, seperti kasus Irzen Octa,”katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Irzen Octa meninggal dunia usai mendatangi kantor Citibank menanyakan tagihan kartu kreditnya yang membengkak dari Rp48 juta menjadi Rp100 juta, pada Selasa 29 Maret 2011. Namun, bukan kepastian yang didapat, melainkan kematian. Kuat dugaan, Irzen meninggal akibat penganiayaan debt collector.
Sementara itu Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyatakan, perbuatan penagih utang alias debt collector yang melakukan tindak kekerasan terhadap nasabah Citibank hingga tewas merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Intinya, satu tindakan yang bersinggungan dengan fisik adalah pelanggaran HAM, apalagi membuat orang meninggal,” kata Haris di Jakarta, Kamis, 7 April 2011.

Haris menjelaskan, jika satu bank tidak ingin reputasinya hancur akibat perbuatan debt collector, seharusnya jangan memberikan pelayanan kartu kredit kepada nasabahnya. Sebab sebagian nasabah kartu kredit, hanya mampu memakai untuk gaya hidupnya berlebihan, dan tidak sesuai kemampuan.

Sementara itu, dia mengusulkan agar membuka layanan khusus berupa layanan telepon bagi para korban debt collector. “Misalnya korban didatangi dan diancam, korban bisa langsung menghubungi kepolisian,” ujarnya.

Haris menilai, dalam prinsip HAM, orang yang utang tidak boleh menerima kekerasan fisik. “Karena utang dia bisa dipenjara. Itu tidak boleh,” katanya. (vivanews/mth)***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: